Belajar dari Prefektur Tochigi

Penulis di kantor pref. Tochigi

Juni 2011 lalu, saya berkesempatan berkunjung ke Jepang dalam rangka Jenesys Programme (Japan‐East Asia Network of Exchange for Students and Youths Programme) – Young Opinion Leaders from Indonesia 2011 bersama 24 rekan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari berbagai profesi yang berbeda. Saya sendiri merupakan wakil dari provinsi Bali bersama dua rekan saya lainnya, Ni Nyoman Krisna Kumalayani dari organisasi Semeton Jegeg Bagus Bali dan Luh Putu Ika Sri Partami dari Institute for Peace and Democracy. Selama kurang lebih 8 hari kami mengikuti kegiatan yang cukup padat, dikemas begitu menyenangkan namun tetap sarat akan kualitas di setiap pertemuannya. Tim yang mendampingi kami selama berada di Jepang pun sangat luar biasa, begitu baik dan sangat sabar dalam menghadapi dan menjawab pertanyaan kami.

Berbagai kegiatan telah kami lakukan antara lain mendengarkan penjelasan dari pembicara-pembicara ternama, mengunjungi tempat-tempat yang tentunya tak semua orang berkesempatan bisa masuk ke dalamnya seperti kantor pemberitaan Nikkei, kantor gubernur Prefektur Tochigi, hingga kantor Kementrian Luar Negeri Jepang, dan yang begitu berkesan bagi saya adalah bisa melihat langsung lokasi gempa yang melanda Jepang 11 Maret 2011. Terkait dengan profesi saya sebagai anggota DPRD kota Denpasar yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan pemerintahan, adalah sebuah kesempatan yang begitu berharga ketika saya bisa mengunjungi kantor gubernur prefektur Tochigi dan mendapat penjelasan langsung mengenai apa dan bagaimana tatanan pemerintahan di sana sehingga banyak pelajaran yang tentunya bisa saya bawa pulang ke Bali sebagai oleh-oleh yang tak ternilai.

Ruangan pameran kantor pref. Tochigi

Prefektur Tochigi terdiri dari 27 kota dan kabupaten yang cukup terkenal dengan beberapa tempat wisatanya di wilayah Kanto seperti Nikko, Kinugawa dan Nasu. Prefektur ini sangat unggul dengan hasil pertanian dan perkebunan terutama buah strawberry dan juga unggul dalam hasil susu sapi perahnya. Baik strawberry maupun susu sapi perah diproduksi dalam jumlah besar. Selain itu, olahan labu botol bernama Kanpyo di Tochigi menduduki lebih dari 80% terhadap total di Jepang. Sempat terjadi kekhawatiran akan adanya dampak radiasi terhadap hasil pertanian yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir pasca gempa. Namun, prefektur Tochigi selalu memantau jumlah radiasi pada sayur, buah-buahan dan hasil pertanian di prefektur ini.

Yang lebih menarik perhatian saya adalah bagaimana pemerintahan di sana dalam mengatur hubungan antara masyarakatnya dengan pemerintah itu sendiri. Di prefektur ini, kegiatan survei atau jajak pendapat sangat sering dilakukan. Kegiatan mendengarkan suara rakyat ini biasanya terwujud melalui forum-forum diskusi, melalui survei yang dilakukan lembaga pemerintah maupun lembaga independen, melalui tatap muka langsung dengan masyarakat, selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan memantau isu-isu yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada, karena bagi para pemangku kebijakan di Tochigi, mengutamakan pelayanan untuk publik adalah hal yang terpenting. Bahkan, gubernur Tochigi menganggap bawasanya seorang gubernur adalah orang yang bekerja pada industri pelayanan terbesar di negeri ini.

Ada empat jenis program jajak pendapat yang digagas oleh pemerintah dan terus dilaksanakan sampai saat ini, yaitu:

Ikon prefertur Tochigi

1. Forum Tochigi Bersemangat, forum ini memungkinkan masyarakat untuk "duduk bersama" gubernur dan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada beliau. Forum ini dilakukan 10 kali dalam setahun dimana dalam 1 kali pelaksanaan forum diikuti oleh hanya 100 orang. Setiap kali pelaksanaan forum akan dilakukan di kota yang berbeda dan akan dihadiri oleh Gubernur dan Walikota terkait.
2. Survei secara personal, yakni survei melalui surat, email dan lain sebagainya. Surat atau saran atau pun usulan tersebut akan dijawab apabila diperlukan atau diinginkan oleh si pengirim.
3. Akses langsung kepada Gubernur, dimana dalam program ini didukung oleh media cetak setempat. Koran lokal Tochigi, dalam penerbitannya dalam waktu tertentu, menyediakan form surat yang tanpa perlu mengirim menggunakan prangko dan tidak perlu lagi menulis alamat tujuan. Sehingga mempermudah masyarakat dalam penyampaian tujuannya.
4. Public comment, yakni selalu mendengarkan komentar dari masyarakat dan selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyerap usulan dan saran demi kemajuan bersama.

Melihat bagaimana kedekatan antara pemerintah dan masyarakat di prefektur Tochigi ini membuat saya ingin meniru bagaimana kiat-kiat dalam membangun komunikasi dua arah yang harmonis ini dan menerapkannya di Bali. Besar keinginan saya agar pemerintah di Indonesia, khususnya di provinsi Bali untuk menerapkan program ini. Dengan menjalankan komunikasi yang selaras antara pemerintah dan masyarakat, kerjasama dalam mencapai tujuan bersamapun akan lebih mudah tercapai.

→ Kembali